PPID DPU Bina Marga dan Cipta Karya – Keterbukaan Informasi Publik

SOP Pelayanan Informasi

Standart Operating Procedure Pelayanan Informasi Publik Pada Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Jawa Tengah

detail

Biaya Pelayanan Publik

Biaya Pelayanan Publik Pelayanan Informasi Publik Pada Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Jawa Tengah

Mekanisme Pelayanan

Mekanisme/ Alur Pelayanan Informasi Publik Pada Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah

Alur Pengaduan Publik

Alur Pengaduan Pelayanan Informasi Publik Pada Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah

Jangka Waktu Pelayanan

Jangka Waktu Pelayanan Informasi Publik Pada Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah

Tindak Lanjut Aduan

Tindak Lanjut Aduan Pelayanan Informasi Publik Pada Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah

detail

PPID Pelaksana

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana (PPID Pelaksana) DPU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah

PPID adalah kepanjangan dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dimana PPID berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh badan publik sesuai dengan amanat UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan keberadaan PPID maka masyarakat yang akan menyampaikan permohonan informasi lebih mudah dan tidak berbelit karena dilayani lewat satu pintu.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.

Baca selengkapnya

Informasi Publik

Informasi Berkala

Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala adalah informasi yang telah dikuasai dan didokumentasikan oleh Badan Publik untuk diumumkan secara teratur dan rutin tanpa ada permintaan

Selengkapnya

Informasi Serta Merta

Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, adalah informasi yang apabila tidak disampaikan dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum yang berhubungan dengan tupoksi Badan Publik tanpa ada permintaan

Selengkapnya

Informasi Setiap Saat

Informasi yang wajib tersedia setiap saat, adalah informasi yang telah dikuasasi dan didokumentasikan oleh Badan Publik serta telah dinyatakan terbuka sebagai informasi yang dapat diakses oleh pengguna informasi bilamana ada permintaan

Selengkapnya

Informasi Dikecualikan

Informasi yang dikecualikan, adalah informasi yang dikuasai dan didokumentasikan oleh Badan Publik yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi berdasarkan alasan-alasan pengecualian.

Selengkapnya

Dr. Ir. AR. Hanung Triyono, M.Si

Kepala Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Jateng

Membuat rencana adalah mudah. Membuat rencana yang baik tidak semudah itu. Tapi, yang paling sulit adalah melaksanakan rencana yang sederhana dengan baik.

Informasi Keuangan

Neraca

Laporan Posisi Keuangan DPU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah

detail

Aset - Inventarisasi

Aset - Inventarisasi DPU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah

detail

Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah

detail

CALK

Catatan Atas Laporan KeuanganDPU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah

detail

D P A

Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 s/d 2019

detail

R K A

Ringkasan Rencana Kerja & Anggaran DPU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 s/d 2019

detail

R K O

Ringkasan Rencana Kerja & Anggaran DPU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 s/d 2019

detail

Laporan Perkembangan

Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah

detail

Laporan Ekuitas

Laporan Ekuitas Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah

detail

Realisasi Pendapatan

Realisasi Pendapatan DPU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah

detail

Program Kegiatan

Rencana program dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2019 yang terdiri dari rencana program pembangunan daerah yang menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan program prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM).